Onesecondnews.COM, Jakarta - Masyarakat wilayah Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, resah terhadap limbah produksi yang mengalir ke saluran air warga hingga mencemari lingkungan.
Dari investigasi tim dilapangan , ditemui saluran air tersebut berwarna merah pekat yang mengaliri saluran air di sekitar pabrik yang aktifitasnya melakukan pencetakan logo pada kardus. Disinyalir air berwarna yang ditemukan berasal dari limbah cat aktifitas pencetakan di pabrik tersebut.
Tokoh masyarakat Kelurahan Kamal, Romli Menjelaskan pabrik tersebut telah beroprasi puluhan tahun dan menurutnya cairan berwarna tersebut berasal dari limbah cat produksi pembuatan Logo Kardus dilokasi tersebut.
" Pabrik itu udah lama bang , untuk Limbah dimaksud Abang Abang wartawan ini sepertinya itu Limbah Cat dari Pabrik itu " ungkapnya pada wartawan
Romli juga menambahkan ia berharap pemerintah dan instansi terkait dapat segera melakukan observasi terkait limbah tersebut
" Saya berharap pemerintah dan instansi terkait dapat segera menindaklanjuti atas permasalahan limbah ini , berbahaya atau tidak ?? Apa dampaknya untuk manusia, ? Dan lainnya "
Ditemui dilokasi pabrik, Eddy menjelaskan bahwa terkait aktifitas pabrik tersebut adalah percetakan logo kardus, dan sisa cat dari mesin cetak setelah dibersihkan dialirkan ke penampungan dengan ukuran tampung 2kubik.
"Ini produksi percetakan logo pada kardus pak, dan memang cat yang digunakan sebagai Bahan mencetak, untuk limbah sisa dari Cat kami alirkan melalui Plaron Dan ditampung di kolam yang dibuat sekita 3 Meter Lebih, didalam Pabrik dan memang tidak di saring lagi Limbah itu," Ucap Eddi
Edi juga menambahkan kita juga ada mesin penyaringan limbah namun belum dipasang dan untuk ijin AMDAL atau pengelolaan Limbah belum Ada," Tambahnya
Undang undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Jelas Tertulis membuang Limbah Tanpa mengolah serta Tidak memiliki ijin Terancam Pidana, Pasal 60 UU PPLH: Juga menjelaskan
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
Pasal 104 UU PPLH:
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa sanksi lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:
1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.[5]
2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar.[6]
Disisi Lain Lurah Kamal, Ari Kurnia Saat dikonfirmasi dengan Adanya Pabrik Percetakan Logo Kardus itu Tidak mengetahui Adanya kegiatan pabrik yang diduga merusak lingkungan
" saya baru tau adanya pabrik Percetakan Logo Kardus yang dimana Limbah B3 nya mengalir di saluran air sekitar pabrik," kata Ari Kurnia Lurah Kamal
"Yang Jelas saya akan Panggil dan tindak tegas sesuai peraturan yang berlaku Dengan berkolaborasi bersama Dinas/Sudin Lingkungan hidup yang memiliki kewenangan dalam pencemaran lingkungan,"
Terimakasih atas laporan masyarakat yang masuk ke kami. Pengaduan masyarakat juga bisa melalui CRM atau JAKI," Tutup dia
Pewarta
Shem Mitrapol