Onesecondnews.COM, Akun Twitter Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, yaitu @harisknpi diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Saat ini kata Haris, dirinya bersama tim IT dari DPP KNPI sedang melacak siapa yang melakukan peretasan terhadap media sosial miliknya tersebut.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat ini sudah membuat akun twitter terbarunya yaitu @knpiharis.
“Akun milik saya @harisknpi telah diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diakses lagi. Sekarang saya memiliki akun yang baru yaitu @knpiharis,” ujar Haris, Minggu (31/1).
Oleh karena itu, dia akan melaporkan peretasan media sosial miliknya kepada pihak Twitter.
Haris berharap agar akun tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk mengunggah hal-hal aneh.
“Saya menduga, orang yang meretas akun Twitter saya, orang yang profesional dan bukan sembarangan. Namun saya tidak akan menuduh pihak mana pun,” tegasnya.
Selain akun Twitter diretas, Haris juga mendapat teror dari orang tak dikenal. Katanya, ada orang yang mondar-mandir di kediamannya dan bertanya soal keberadaan dirinya. Dia berprasangka bahwa peneror tersebut orang profesional. Namun demikian, Haris enggan berspekulasi lebih jauh soal siapa orang tersebut. Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kembali menyampaikan pelaporan terhadap pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Abu Janda dilaporkan terkait cuitannya tentang mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai.
Kali ini pelaporan terkait dengan cuitan Abu Janda di Twitter yang menilai Islam arogan. Cuitan Abu Janda ini berawal dari "twit war" dengan mantan Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain.
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama bersama Sekretaris Jenderal KNPI Jackson AW Kumaat serta pengurus DPP KNPI seperti Ketua Bidang hukum Medy Lubis melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri. rmol.id
Sumber Link:https://rmol.id/amp/2021/02/01/473073/Akun-Twitter-Diretas--Haris-Pertama--Pelaku-Profesional-Dan-Bukan-Sembarangan-