ONESECONDNews.COM, Timika – Warga Masyarakat asal wilayah pegunungan Kabupaten Mimika, Papua yakni Kampung Waa/Banti Desa Opitawak, Desa Banti I dan Banti II yang dievakuasi ke kota Timika akibat dari aksi penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Jumat (6/3) lalu. Untuk pertama kalinya mereka ditemui aktivis HAM Haris Azhar yang juga sebagai Kuasa Hukum Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop pada Senin, (26/10/20).
Pertemuan bertempat di Honai FPHS Tsingwarop, dalam pertemuan itu, Aktivis HAM Haris Azhar mendengar secara langsung curahan hati mereka selama dievakuasi dan tinggal di Timika.
Salah satu warga bernama Martina dalam kesempatan itu membeberkan suka duka selama 7bulan di Timika pasca evakuasi dari kampung halamannya.
“Kami selama di Timika tidak pernah didatangi ataupun ditanya tentang keadaan kami oleh orang-orang besar disini. Sampai sekarang bupati tidak sediakan tempat untuk kami berkumpul. Kita mau mengadu ke siapa, kasihan kami, disini hidup serba uang, sedangkan kami tidak punya uang,” kata Martina sambil mengelus air matanya.
Martina juga menyayangkan selama kehadiran mereka di kota Timika hingga kini tak diterima dengan baik oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika bahkan mengaku saat ini merasa terombang-ambing.
“Disini kita hidup serba uang, makan dengan uang, minum pakai uang, mau kemana-mana bayar ojek, begitupun bayar kos, sedangkan kami tidak punya uang. Dikampung itu kami lebih bebas bergerak, tidak seperti ini,” ujarnya.
Olehnya itu, mewakili mama papua warga Waa-Banti, Martina dengan tegas meminta untuk sesegera mungkin mereka dikembalikan ke kampung halamanya demi menjalani kehidupan yang lebih baik.
“Jadi sekarang kami minta satu saja, kami mau pulang kampung,” ujarnya
Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum FPHS Tsingwarop Haris Azhar, menyatakan dirinya akan mendampingi warga tersebut untuk kembali ke kampung halamannya.
“Mustinya pemerintah daerah maupun pusat malu melihat kondisi rakyatnya yang berjumlah ribuan orang menderita seperti ini. Saya menduga ada yang menikmati suasana ini dari luar,” kata Haris kepada Wartawan usai mendengar aspirasi.
Selain itu, Haris juga mencurigai adanya siasat jahat yang sengaja dilakukan oleh oknum tertentu untuk memenuhi hasrat pribadi dan golongannya.
“Yang berani ngomong keras supaya mereka tidak balik itu bupati (Mimika-red). Jadi sebetulnya kita perlu curiga sama bupati Eltinus Omaleng,” ujar Haris Azhar selaku Kuasa Hukum FPHS Tsingwarop.
Menurutnya, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng seharusnya lebih peka terhadap kehidupan warga yang berasal dari Kampung Waa/Banti Desa Opitawak, Desa Banti I dan Banti II lantaran merupakan tanah asalnya sendiri.
“Mestinya dia itu orang yang paling merasa resah ketika orang di kampungnya belum kembali ke kampung halamannya sendiri,” bebernya.
Aktivis HAM ini juga menduga bahwa adanya oknum-oknum yang memiliki siasat jahat dengan sengaja membiarkan 1.800 warga untuk tidak kembali ke kampung halamannya dengan tujuan agar wilayah tersebut dicaplok untuk kepentingan tertentu.
“Kalau memang tidak ada siasat jahat kenapa tidak segera dikembalikan, bantu mereka segera kembali ke kampungnya. Ini pertanyaan besar, dengan tidak ada mereka di sana seolah-olah ada pihak yang mengambil keuntungan,” kata Haris.
Haris menegaskan, mulai saat ini warga Waa/Banti harus dikembalikan ke kampung halaman demi kehidupan mereka yang normal.
Pihaknya juga segera mendatangi untuk meminta kepada pihak terkait dalam hal ini Pemerintah ataupun PT. Freeport Indonesia untuk membuka akses jalan dan menyediakan bis angkutan bagi kepulangan warga pemilik hak sulung gunung emas di Kabupaten Mimika tersebut.
“Jika akses jalan tidak dibuka dan bis angkutan tidak disediakan maka mereka (warga-red) akan jalan kaki sendiri. Tidak boleh ada yang menghalangi karena itu kampung halaman mereka. Jika ada yang menghalangi maka berhadapan di ranah hukum,” pungkasnya. (*)
Sumber Link;https://mitrapol.com/2020/10/26/116389/